JAKARTA, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eva Kusuma Sundari mengkritik kebijakan anggaran selama ini yang hanya didasarkan pada kebutuhan politik, bukan kebutuhan rakyat. Salah satunya, kata dia, adalah anggaran bantuan sosial yang kerap dimanfaatkan politisi untuk kepentingan pemilu.
"Cuma di Indonesia, infrastuktur kok di-bansos-kan. Pembangunan jalan, pengairan itu seharusnya tidak dibagi politisi. Kalau di sini, petarungnya menang ya infrastrukturnya bagus," kata anggota Komisi III DPR ini, di Jakarta, Rabu (2/4/2014).Eva mengeluhkan para politisi, termasuk para menteri yang mencalonkan diri sebagai legislatif, yang membawa program populis berasal dari APBN ke daerah pemilihan masing-masing. Mereka, kata Eva, mengklaim program itu sebagai kerja kerasnya sendiri.
"Jadi incumbent kalo enggak menang 'terlalu', wong dibiayai pemerintah kok (kampanyenya)," ujar dia.
Pangkal persoalan tersebut, menurut Eva, berada pada politik anggaran. Ia meminta ke depannya, sistem penganggaran negara tidak lagi berdasarkan negosiasi dan uang gelap, tapi berdasarkan kebutuhan ekonomi tiap daerah.
"Komisi yang
paling enak itu ya misalnya peternakan (Komisi IV) .Mereka bisa bawa itu semua
ke dapil mereka. Saya ditanya Mbak Eva bawa apa? Wong saya dari komisi hukum. Saya suka mengemis ke
teman-teman Komisi IV, tapi kalo menjelang pileg, pada pelit semua," kata
Eva.
Sumber : Kompas, Rabu 2 April 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar