JAKARTA, Harapan publik
terhadap penyelenggaraan pemilihan umum tergolong rendah. Ada keraguan bahwa
pemilu akan membawa Indonesia pada keadaan yang lebih baik. Hal itu terekam
dari survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB) medio 7-14 Maret
2014.
"Kami ingin mengukur tingkat ekspektasi publik terhadap pemilu. Kami menanyakan apakah Saudara yakin pemilu tahun ini akan membuat dampak positif terhadap kondisi politik?" jelas peneliti PDB Agus Herta Sumarto saat memaparkan hasil surveinya, Rabu (2/4/2014), di Jakarta.
Hasilnya, 50,9 persen responden yakin pemilu akan membawa dampak positif bagi kondisi politik Indonesia. Sebanyak 30,6 persen menjawab kondisi politik akan berubah lebih baik karena pemilu. Sementara, 18,5 persen lainnya menjawab tidak tahu.
"Banyak sekali
masyarakat yang pesimis, kalau kita gabungkan yang menjawab tidak akan
berdampak postif dengan yang tidak tahu, maka jumlahnya sudah 49,1
persen," kata Agus.
Survei juga mengukur harapan publik terhadap pemilu dalam hal perbaikan ekonomi. Hasilnya, hanya 54,8 persen responden yang optimis kondisi ekonomi akan lebih baik karena pemilu. 29,3 persen pesimis pemilu bisa membuat ekonomi lebih baik. 15,9 persen lainnya menjawab tidak tahu.
"Kalau aspek ekonomi sedikit lebih baik dibanding aspek politik. Mungkin mereka berpikir siapapun presidennya sistem ekonomi tetap bisa berjalan," ujar Agus.
Masyarakat juga tidak yakin pemilu 2014 akan membuat penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Kurang dari setengah responden atau 48,5 persen yang yakin pemilu akan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Sebanyak 35,6 persen pesimis penegakan hukum akan berubah pasca pemilu. Sisanya, sebanyak 15,6 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
"Mungkin melihat fenomena kasus korupsi selama ini, mereka berpikir siapapun Presidennya nanti, korupsi akan tetap terjadi," katanya.
Survei ini dilakukan pada 7-14 Maret 2014, sebelum Jokowi dideklarasikan sebagai bakal capres PDI-P. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan dipilih secara acak. Jumlah sampel sebanyak 1500 responden di 33 provinsi atau 170 kota besar di seluruh Indonesia. Margin of Error kurang lebih 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai oleh PDB sendiri.
Survei juga mengukur harapan publik terhadap pemilu dalam hal perbaikan ekonomi. Hasilnya, hanya 54,8 persen responden yang optimis kondisi ekonomi akan lebih baik karena pemilu. 29,3 persen pesimis pemilu bisa membuat ekonomi lebih baik. 15,9 persen lainnya menjawab tidak tahu.
"Kalau aspek ekonomi sedikit lebih baik dibanding aspek politik. Mungkin mereka berpikir siapapun presidennya sistem ekonomi tetap bisa berjalan," ujar Agus.
Masyarakat juga tidak yakin pemilu 2014 akan membuat penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Kurang dari setengah responden atau 48,5 persen yang yakin pemilu akan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Sebanyak 35,6 persen pesimis penegakan hukum akan berubah pasca pemilu. Sisanya, sebanyak 15,6 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
"Mungkin melihat fenomena kasus korupsi selama ini, mereka berpikir siapapun Presidennya nanti, korupsi akan tetap terjadi," katanya.
Survei ini dilakukan pada 7-14 Maret 2014, sebelum Jokowi dideklarasikan sebagai bakal capres PDI-P. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan dipilih secara acak. Jumlah sampel sebanyak 1500 responden di 33 provinsi atau 170 kota besar di seluruh Indonesia. Margin of Error kurang lebih 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai oleh PDB sendiri.
Sumber : Kompas, Rabu 2 April 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar